005867600_1463022069-Banner_Gaji_PNS

Pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, RPP Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam RPP tersebut, penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ditentukan melalui indeks penghasilan.

Dari data RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang diperoleh Liputan6.com, Jakarta, Kamis (8/3/2018), indeks penghasilan itu terdiri dari indeks gaji, persentase tunjangan kinerja dari gaji, dan indeks kemahalan daerah.

RPP tersebut menjelaskan perbandingan indeks gaji pangkat terendah (Jabatan Administrasi 1 hingga Jabatan Fungsional 1) berbanding dengan indeks gaji pangkat tertinggi (Jabatan Pimpinan Tinggi 1), yaitu 1 : 12.698.

Dengan menggunakan indeks penghasilan ini, sebagian besar PNS atau ASN akan mengalami kenaikan penghasilan. Tidak hanya di daerah, melainkan juga ASN di pemerintah pusat.

Dokumen RPP tersebut menjabarkan asumsi penghasilan sejumlah pejabat negara, dari mulai anggota DPR hingga level Presiden.

Untuk level Presiden, indeks penghasilan pejabat negaranya mencapai 96.000. Dengan indeks tersebut, maka penghasilan Presiden per bulan mencapai Rp 553,4 juta. Sedangkan Wakil Presiden menerima penghasilan Rp 368,9 juta per bulan dengan indeks penghasilan 64.000.

Sementara tertinggi selanjutnya adalah penghasilan Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua MA dan Ketua MK dengan indeks penghasilan 16.000, maka penghasilan yang didapatkan sebesar Rp 92,2 juta per bulan.

Untuk Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK masing-masing memilik indeks penghasilan 15.333 dan menerima penghasilan per bulan Rp 88,3 juta.

Sedangkan untuk Wakil Menteri, Wakil Kepala Polri, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPK, dan Hakim Agung MA per bulan diasumsikan mendapatkan penghasilan Rp 80,7 juta.

“Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apapun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau lembaga internasional,” tulis Pasal 33 dalam RPP tersebut.

Baja Juga

News Feed

Survei: Muslimah Dinilai Lebih Mendukung Kebebasan Beragama

Tue, 27 Mar 2018 01:12:07am

Jakarta - Muslimah Indonesia disurvei soal pandangan toleransinya. Dibanding muslim, ternyata muslimah lebih unggul dalam beberapa aspek soal...

Survei: Mayoritas Muslim Indonesia Antiormas Radikal, yang Pro 9%

Tue, 27 Mar 2018 01:12:04am

Jakarta - Survei nasional menunjukkan muslim Indonesia tak suka terhadap ormas radikal. Bahkan jumlah mereka lebih dari setengah responden. Ini...

Poltracking: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Diikuti Gerindra-Golkar

Tue, 27 Mar 2018 01:12:02am

Jakarta - Survei nasional yang diadakan Poltracking Indonesia menunjukkan mayoritas responden memilih PDIP bila Pemilu Legislatif digelar saat ini....

Survei Poltracking: AHY Cawapres Terkuat untuk Jokowi Maupun Prabowo

Tue, 27 Mar 2018 01:11:59am

Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi kandidat calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi. AHY mengungguli nama-nama lain, tak...

Poltracking: Jokowi dan Prabowo Capres Terkuat, Pertarungan di Cawapres

Tue, 27 Mar 2018 01:01:23am

Jakarta - Hingga saat ini, hanya ada 2 nama kandidat calon presiden 2019 yang disebut memiliki tingkat keterpilihan yang mumpuni. Dua kandidat capres...

Tiga Nama yang Diprediksi Bersaing Ketat Jadi Cawapres 2019

Tue, 27 Mar 2018 01:01:20am

JAKARTA, KOMPAS.com — Bila nama calon presiden 2019 mencuat kepada dua nama yakni, Jokowi dan Prabowo, lain halnya dengan calon wakil...

Survei Kompas: Elektabilitas Deddy-Dedi Salip Ridwan Kamil-Uu

Tue, 27 Mar 2018 01:01:17am

Bandung - Pasangan Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (DM4) memuncaki hasil survei elektabilitas terbaru Pilgub Jabar. Elektabilitas Deddy - Dedi mencapai...

Survei “Kompas”: Pilkada Jatim, Elektabilitas Khofifah dan Gus Ipul Hanya Selisih 0,5 Persen

Tue, 27 Mar 2018 01:01:15am

KOMPAS.com — Jelang Pilkada Jawa Timur 2018, persaingan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di daerah ini kian ketat. Hasil...

Survei Poltracking: Khofifah-Emil 42,4%, Gus Ipul-Puti 35,8%

Tue, 27 Mar 2018 01:01:11am

Jakarta - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jatim 2018. Hasilnya, pasangan...

Survei Polmark Indonesia: Pilkada Jatim, Gus Ipul Raih 42,7 Persen, Khofifah 27,2 Persen

Tue, 27 Mar 2018 12:48:39am

  SURABAYA, KOMPAS.com — Polmark Indonesia merilis hasil survei Pilkada Jatim 2018 di Surabaya, Rabu (14/3/2018). Elektabilitas pasangan...